risty islamiyanti: 2017

Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Ampera di tinjau dari UUD No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Identitas Penulis: Erni Dwi Silambi, Mahasiswa dari Univeristas Musamus

Identitas Jurnal: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Volume 4 No.1, April 2013

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk perlindungan konsumen kepada nasabah bank. Sebagai konsumen ditujukan untuk pelanggan sehingga pelanggan memiliki hak untuk menggunakan forum pengaduan nasabah dan mediasi untuk menyelesaikan sengketa di sektor perbankan dengan cepat. Metode sederhana, mudah dan digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian lapangan dilaksanakan pada unit PT BRI Ampera dan studi literatur yang dilakukan melalui membaca buku-buku yang berhubungan dengan penulisan jurnal, laporan berasal dari literatur serta masalah hukum artikel.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data berasal dari data sekunder bahan hukum untuk mendukung teknik penggunaan wawancara kepada karyawan dan nasabah bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian antara bank dan nasabah akan diselesaikan secara damai antara bank dan nasabah, dan jika terbukti ada kesalahan, bank akan berubah dan jika kerugian tidak dapat diselesaikan oleh bank akan diambil dengan cara mediasi.

Kata kunci: Peran Hukum, bank, Nasabah.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bank merupakan pemasok (suplier) dari sebagian uang yang beredar, yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehingga mekanisme kebijaksanaan moneter dapat berjalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.

Perkembangan yang begitu pesat dibidang Perbankan tidak terlepas dari peran nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank maka tentu saja bank tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai perlindungan dan penyalur dana dari masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak jarang nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank sering diabaikan haknya karena kurangnya perlindungan terhadap nasabah jika berhadapan dengan bank adalah merupakan suatu masalah yang sering dikeluhkan secara terus menerus. Persaingan bisnis yang semakin ketat pada dunia perbankan juga menuntut organisasi penyedia jasa lebih memperhatikan keinginan dan kebutuhan konsumen atau nasabah sebagai konsep dasar pemasaran serta berusaha memenuhi harapan mereka akan kualitas, sehingga mampu memberikan pelayanan prima bagi para konsumennya. Perlindungan konsumen juga akan berpengaruh pada loyalitas nasabah pada BRI merauke dimana kehadiran bank umum lainnya menjadikan persaingan semakin ketat, kualitas pelayanan akan menjadi harapan tentang kehandalan, daya tanggap , jaminan dan bukti langsung. Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari nasabahnya.

Dalam rangka melindungi hak-hak konsumen secara umum pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dengan berlakunya Undang-Undang perlindungan konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa bank, menghindari terjadinya peluang-peluang dalam melakukan penyimpangan yang sangat mungkin terjadi dalam dunia perbankan. Selain Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen masalah perbankanpun diatur dalam UU No.7 tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 pada pasal 6 ditentukan bahwa usaha yang dilakukan oleh Bank umum adalah :(undang-undang No. 10 Tahun 1998 ):

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang di persamakan dengan itu

2. Memberikan kredit

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang

4. Membeli,menjual dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dana atas perentah nasabahnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Nasabah bank ditinjau dari Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?

2. Bagaimana pertanggung jawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian ?

C. Batasan Masalah

Sebagai rambu untuk memagari agar tidak terjadi praktik ekonomi yang tidak sehat dan tidak wajar. Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang kemudian juga mengatur mengenai ketentuan perjanjian yang dilarang.

Metode Penelitian

A. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek: Nasabah Bank BRI

2. Obyek: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank BRI

B. Data Penelitian

Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Data primer berupa hasil wawancara dengan nasabah BRI Unit ampera.

2. Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder berupa dokumen-dokumen perjanjian menjadi nasabah Bank BRI, hasil penelitian, karya ilmiah khususnya yang berhubungan dengan persoalan perlindungan hukum konsumen perbankan. Berbagai dokumen yang menjadi sumber data sekunder dikaji substansinya secara cermat dan mendalam, dengan menggunakan metode content analysis guna memperoleh data yang relevan dan dibutuhkan dalam penelitian.

C. Polulasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Karyawan Bank BRI Unit Ampera Kabupaten Merauke dan nasabah Bank BRI Unit Ampera. Sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang dianggap memenuhi kriteria sebagai responden, yaitu 5 orang karyawan dan 15 orang nasabah.

D. Alat Analisis

Metode kualitatif adalah cara penulisan yg menghasilkan laporan deskriptif analitis. Yaitu dengan cara data yang dihasilkan diseleksi, diklasifikasikan dan diidentifikasikan untuk dianalisa dalam rangka memperoleh kesimpulan yg benar sesuai dengan permasalahan. Analisisa juga dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, evaluatif, interpretatif dan argumentatif. Deskripsi dapat berupa penggambaran bahan-bahan yang diperoleh dilapangan dengan dikombinasikan dengan bahan sekunder sebagaimana adanya. Untuk selanjutnya bahan-bahan tersebut diolah kemudian di interpretasikan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya diikuti dengan penafsiran dan kesimpulan.

Ringkasan Pembahasan

Dalam pelayanan sehari-hari PT Bank BRI Unit Ampera berusaha memenuhi hak dan kewajibannya sebagai bank pada umumnya yang selalu dilandasi dengan syarat dan ketentuan berdasarkan sistem perbankan dibawah pengawasan bank Indonesia. PT Bank BRI unit Ampera selalu berusaha melindungi nasabahnya dengan mengelola uang yang ditempatkan oleh nasabah di bank tersebut dengan sebaik-baiknya dan menyediakan uang itu kembali apabila dibutuhkan oleh nasabah tersebut. PT.Bank BRI Unit Ampera sangat berhati-hati dalam melayani setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang dapat merugikan nasabah dari bank tersebut, Identitas yang jelas dan akurat sangat diperlukan dalam setiap transaksi untuk menghindari penyalagunaan hak dari nasabah itu sendiri.

Perlindungan nasabah pada PT.Bank BRI Unit Ampera sebagai debitur melindungi nasabahnya sudah sesuai dengan undang-undang No.8 tahn 1999 tentang perlindungan konsumen karena setiap nasabah yang akan melakukan pinjaman akan diikat dalam satu perjanjian kredit antara nasabah dengan bank. Hubungan hukum antara bank dan nasabah terlihat jelas dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, sejak tahun 2001 aspek pengaturan perbankan diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank.Undang-undang perlindungan konsumen diberlakukan guna melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem perbankan.

Upaya-upaya tersebut dituangkan dalam 4 bentuk aspek, yaitu:

1. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah

2. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen

3. Penyusunan standar transparansi informasi produk

4. Peningkatan edukasi untuk nasabah.

Keempat program diatas saling terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah dan keempat program tersebutpun sudah dilaksanakan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia untuk melindungi nasabahnya dari hal-hal yang tidak diinginkan. PT.BRI Unit Ampera berusaha memenuhi hak dan kewajiban sebagai bank pada umumnya yang dilandasi dengan syarat dan ketentuan berdasarkan sistem perbankan dibawah pengawasan Bank Indonesia.

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Ampera melindungi nasabahnya dengan :

1. Kepada nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening yaitu bank berhak mengetahui identitas dan latar belakang nasabah tersebut sesuai dengan prinsip Know Your customer ( KYC ).

2. Dalam kredit, bank tersebut mendapat kembali uang yang dipinjamkan kepada nasabah dan hasil keuntungan yang diperoleh.

PT Bank BRI Unit Ampera selalu merespon setiap keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh nasabah dan memberikan standar waktu yang jelas dalam menyelesaian setiap pengaduan tersebut. Apabila suatu masalah yang terjadi antara nasabah dan Bank BRI Unit Ampera tidak mendapatkan penyelesaian yang baik maka di gunakan media yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang sederhana, cepat dan murah. Dalam hal ini biasanya Bank menggunakan cara mediasi. Apabila nasabah merasa dirugikan maka bank akan memproses hal tersebut dengan mencari bukti-bukti yang mendukung dan apabila bank ternyata melakukan kekeliruan maka secara otomatis bank BRI akan mengganti kerugian tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan tidak ditentukan landasan hukum yang ditetapkan dalam perlindungan hukum terhadap nasabah apabila nasabah tersebut dirugikan oleh bank. Karena pada dasarnya apabila seorang nasabah memasuki suatu sistem pelayanan perbankan maka dia harus dihadapkan pada pilihan yang disediakan oleh bank itu sendiri. Atau dengan kata lain apabila nasabah adalah seorang nasabah penabung maka itu berarti ia akan mendapatkan bunga atas tabungannya, dan apabila nasabah tersebut adalah nasabah debitur maka dia wajib melunasi hutangnya dengan pihak perbankan dan apabila dia tidak melunasi kewajibannya maka berdasarkan perjanjian yang dibuatnya pihak bank dapat menyita agunan yang diajukan kepada pihak bank. Bank BRI dalam dalam pelayanannnya sekaligus untuk melindungi nasabahnya memberlakukan prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan liquid dan solvent dan dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak memiliki rasa ragu dalam menyimpan uang dibank BRI.

Prinsip kehati-hatian juga dijalankan agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat yaitu sebagai bagian sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya sebagai nasabah penyimpan dana dari bank itu saja jadi prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank tersebut selalu berada dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayainya yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efesien yang dalam arti sempit dapat memeliharakepentingan masyarakat yang baik, berkembang secara wajar dan berfungsi dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.olh karena itu penjelasan umum undang-undang perbankan mengamanatkan agar prinsip kehati-hatian tersebut dipegang teguh,dan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana. Untuk itulah dalam beberapa kegiatan perbankan dijabarkan rambu-rambu penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan yang merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya. Bank BRI selalu melayani nasabah secara benar dan dan jujur serta memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan jasa yang ditawarkan.Bila dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pegawai/karyawan bank melakukan kekeliruan atau penyalagunaan wewenang maka pihak bank dengan tegas akan memberikan sanksi terhadap karyawan tersebut baik berupa teguran maupun pemecatan sesuai dengan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan.

Daftar Pustaka

Burhan, Bungin. 2003, Analisis Data Penelitian Kuantitatif, Pemehaman Filosofis dan Metodlogis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Djumhana, Muhammad. 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

Kotler, Philip, lane, Kevin. 2006, Marketing Manajemen, edisi kedua belas,person prentice Hall New Jessey

Suyatno,Thomas. 1997, Kelembagaan Perbankan, Jakarta: Gramedia

Tjiptono,tanty. 2008, Service Managemen Mewujudkan Pelayanan Prima, Yokyakarta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42. Tahun 1999.

Usman, Rahmadi. 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka utama

Yusuf, Shofie. 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya,

Bandung : Citra Aditya Bakti.

Zumrotin. 1997. “Problematika Perlindungan Konsumen di Indonesia, Sekarang dan yang Akan Datang”. Makalah. Disampaikan Dalam Seminar Nasional Perlindungan Konsumen Dalam Era Pasar Bebas Tanggal 15 Maret 1997. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

risty islamiyanti

Jumat, 15 Desember 2017

CURRENT TRENDS AND BRAND INNOVATION ABOUT PEMPEK

Interjection and Clarification

Minggu, 08 Oktober 2017

Inquiry Letter

Rabu, 14 Juni 2017

Jurnal Perlindungan Konsumen

Review Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT.Bank BRI Unit Ampera